Membendung Godaan Suap Penegak Hukum

Ditulis oleh : Achmad Fauzi, S.HI

Suap merupakan godaan terberat bagi penegak hukum dalam proses supremasi hukum dan keadilan. Untuk membendungnya, para penegak hukum harus membentengi diri dengan kesadaran moral dan keimanan yang kokoh. Kesadaran itu tentunya harus ditumbuhkan dan dibiasakan dari lingkungan keluarga yang notabene menjadi komunitas terkecil dalam masyarakat berbangsa. Ada ajaran kebajikan yang mengatakan, jika ingin menjadi bangsa bermartabat maka perbaikilah perilaku pemimpinnya. Jika ingin memperbaiki moral pemimpin, tatalah peradaban masyarakatnya. Jika ingin memperbaiki kualitas masyarakat, maka perbaikilah moral keluarganya. Jika moral keluarga sudah baik, maka baik pula tatanan masyarakatnya, kualitas pemimpinnya, dan martabat bangsanya.

Seiring dengan derasnya kampanye anti korupsi, isu suap ataupun mafia peradilan harus dikikis habis demi terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa. Sumpah janji yang diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai penegak hukum benar-benar diikrarkan secara lisan, dimantapkan dalam hati, dan dimplementasikan dalam menangani perkara yang seadil-adilnya. Jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan baik. Dikatakan sebagai amanah karena nantinya jabatan tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Siapa menjadi hakim yang adil, tempatnya di sorga. Dan barang siapa membuat ketimpangan dalam hukum, pintu neraka terbuka lebar.

Saya teringat falsafah dunia pewayangan yang merumuskan delapan sifat manusia bijaksana atau dikenal Asta Brata. Asta Brata diadopsi dari delapan simbol alam yang mungkin bisa dijadikan pedoman bagi para hakim dalam tugasnya. Pertama, sifat api. Api memiliki sifat tegas dan bersemangat. Seorang hakim harus memiliki ketegasan dan independensi dalam memutuskan perkara. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun yang dapat memengaruhi penanganan perkara. Demi integritas, sebesar apapun iming-iming dari pihak yang berperkara harus ditolak secara tegas. Di samping itu, semangat untuk menegakkan keadilan harus tetap menyala. Kedua, sifat angin. Angin memiliki makna dinamis dan menyegarkan. Seorang hakim dituntut untuk selalu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya agar hakim dapat menyelami rasa keadilan yang berkembang pada denyut nadi masyarakat. Di samping itu, hakim harus mampu menyejukkan pihak-pihak pencari keadilan yang sedang kegerahan menghadapi permasalahannya. Ketiga, sifat awan yang identik dengan kewibawaan. Seorang hakim dikatakan berwibawa jika memiliki sikap tegas, tidak mau berkooperasi dengan siapa saja, tidak diskriminatif, dan terbuka dari segala masukan dari masyarakat. Keempat, sifat bintang. Bintang sering dijadikan kompas bagi para pelaut yang sedang tersesat. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membawahi Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Mahkamah Agung menjadi rujukan dan arah bagi pelaksanaan peradilan di Indonesia. Begitu pula perilaku hakim agung harus mencerminkan keteladanan bagi hakim-hakim di Indonesia. Sifat-sifat keteladanan itu meliputi sifat sidiq (benar), amanah (dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fatonah (cerdas). Agama dalam hal ini menjadi supreme morality yang memberi landasan kesadaran bagi para hakim agung.

Kelima, sifat bulan yang berarti penerang kegelapan. Peran hakim memberi cahaya bagi perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara hukum (rechtaat). Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang masalah hukum kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan jika diminta (UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Keenam, sifat matahari yang mencerminkan kedisiplinan. Dalam bekerja seorang hakim dituntut untuk disiplin dalam segala hal. Contohlah sifat matahari yang meskipun cuaca mendung, tapi demi menjalankan tugas ia tetap terbit tepat waktu. Tidak pernah datang terlambat. Pejabat hukum datang tepat waktu bukan karena takut tunjangan khususnya (remunerasi) disunat, tapi karena panggilan jiwa. Ketujuh, sifat samudra. Samudra adalah simbol keluasan pikiran dan muara bagi sungai-sungai. Mengingat Mahkamah Agung sebagai muara dari setiap lembaga peradilan dan menjadi tumpuan utama bagi masyarakat pencari keadilan, maka hakim dituntut untuk memiliki wawasan hukum yang luas. Setiap perkara ditinjau secara holistik dengan maksud menghindari parsialitas putusan. Kedelapan, sifat bumi yang identik dengan kesabaran dan kasih sayang. Citra negatif bahwa hakim cenderung jarang senyum memang tidak bisa disangkal. Ini disebabkan karena dalam kesehariannya hakim bergelut dengan perkara-perkara berat yang membutuhkan kerja berpikir keras. Namun, betapapun beratnya kasus yang sedang ditangani, seorang hakim tetap dituntut untuk bersabar, tidak emosional, dan selalu dilandasi kasih sayang. Mungkin dengan senyuman, beban kerja bisa berkurang dan urat-urat saraf tidak lagi tegang.

Selain membangun kesadaran moral, khususnya di lingkungan peradilan, praktik suap dapat diantisipasi dengan membangun judicial transparency. Selama ini mafia peradilan tumbuh subur karena kran informasi tersumbat, sehingga menghambat hak publik untuk mengontrol secara langsung etos kerja aparat peradilan. Lemahnya check and balance antara lembaga peradilan dengan masyarakat membuat keduanya berada dalam hubungan yang semu. Mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) harus diawali dengan membangun hubungan sinergi antara penegak hukum dengan masyarakat pencari keadilan. Jika ada oknum penegak hukum yang melakukan pungutan liar, warga harus kritis dan berani melaporkannya kepada KPK atau pihak yang berwajib. Sebaliknya, jika ada masyarakat yang berusaha menyuap, pejabat harus tegas menolak dan memberikan kesadaran bahwa keadilan tidak bisa diperjual-belikan.

Judicial Transparency merupakan upaya membuka semua akses informasi demi mewujudkan good sustainable development governance. Filsuf Inggris, Jeremy Bentham, memberikan pernyataan menarik bahwa dalam setiap budaya ketertutupan selalu ada kepentingan jahat yang menungganginya. Sepanjang tidak ada keterbukaan, selama itu pula keadilan tidak akan tegak. Hanya dengan keterbukaanlah kontrol terhadap segala ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dilakukan. Keterbukaan adalah ruh keadilan. Keterbukaan adalah senjata utama untuk melawan kebohongan. Keterbukaan membuat hakim “diadili” saat ia mengadili.

Ketua MA, Bagir Manan tidak pernah berhenti menyerukan pentingnya keterbukaan informasi di pengadilan. Hal ini sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Keputusan KMA No. 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang sejatinya menjadi gerbang untuk memberantas KKN. Harapan dari keputusan tersebut adalah terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mendukung terciptanya peradilan independen dan transparan. Dalam pasal 3 KMA 144/2007 dijelaskan bahwa aparat peradilan secara moral maupun hukum punya kewajiban untuk memberikan informasi yang bersifat terbuka yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. Artinya, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, karena menurut hasil riset Indonesia Corruption Watch mengenai pola korupsi di peradilan, menunjukkan adanya korelasi antara ketertutupan dengan mafia peradilan. Azas persidangan terbuka untuk umum tidak hanya diterjemahkan pada proses persidangan yang boleh dihadiri orang. Melainkan diperluas maknanya, yakni adanya hak publik untuk mengakses segala informasi seputar persidangan berikut alasan-alasan yang menjadi pijakan dalam merumuskan isi putusan.

Kontrol manajemen membutuhkan adanya transparansi dan independensi yang saling mendukung. Dengan transparansi, publik bisa menilai kualitas supremasi hukum dan produk keadilan. Dengan independensi, peradilan dapat menjalankan tugasnya secara netral tanpa intervensi.

Dalam menunjang upaya keterbukaan informasi lembaga peradilan, Ketua MA meniscayakan kehadiran tekhnologi informasi. Dengan pemanfaatan IT, pertemuan langsung dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dapat dihindarkan. Hal ini selain akan lebih murah, lebih zakelijk, juga akan menghindari kemungkinan adanya pungutan-pungutan liar oleh aparat peradilan maupun praktik penyuapan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Banyak Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah menerapkan pembayaran voorschot melalui bank, dengan tujuan pengadilan tidak langsung berhadapan dengan pihak berperkara. Sistem ini meniscayakan adanya keterbukaan informasi panjar biaya. Sehingga, pengadilan harus membuat model publikasi besaran panjar secara efektif melalui piranti informasi.

Semoga kasus suap yang melanda lembaga kejaksaan dijadikan pelajaran bagi lembaga peradilan untuk lebih waspada menghadapi godaan duniawi. Suap miliaran rupiah memang menggiurkan, namun haruskah keluarga di rumah makan harta yang diperoleh dengan jalan bathil?

One Response

  1. MALAPETAKA HUKUM DI INDONESIA

    Putusan PN. Jakarta Pusat No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas klausula

    baku yang digunakan Pelaku Usaha.Putusan ini telah dijadikan putusan rujukan/ yurisprudensi pada

    26 Juni 2001.
    Sebaliknya yang terjadi di Surakarta.
    Putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan pasal-pasal Klausula Baku untuk

    menolak gugatan. Putusan ini sekaligus sebagai “cover” bagi dugaan suap Rp. 5,4 jt untuk

    pengurusan surat NO.B/3306/IX/2005/Reskrim di Polda Jawa Tengah (serta dugaan pelanggaran jaminan

    fidusia dan penggelapan lainnya yang dilakukan Pelaku Usaha)
    Inilah salah satu penyebab malapetaka hukum di negeri ini. Namun tidak perlu khawatir karena pada

    dasarnya bangsa ini memang jenis bangsa pecundang, yang hanya mampu tirakat, prihatin – maksimum

    menghimbau. Biarlah masalah seperti ini kita wariskan saja kepada cucu-cicit kita

    Catur Danang,
    email : prihatinhukum@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: